Project GFW 2025

Sejak implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK (sekarang Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian), pemantau independen (IM) telah aktif terlibat dalam meningkatkan tata kelola sektor kehutanan Indonesia sebagai bentuk kontribusi dari masyarakat sipil. Pemantau independen juga telah mendapatkan manfaat dari tuntutan publik agar SVLK diterapkan dengan baik di Indonesia. Berdasarkan pengalaman IM dalam memantau implementasi SVLK, organisasi pemantau independen masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan metode pemantauan dan memperluas cakupan pemantauan. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diharapkan menjadi solusi untuk memperkuat implementasi pengelolaan hutan di lapangan. KPH, sebagai unit pengelolaan hutan terkecil, memegang peran penting dalam menanggapi tingginya angka deforestasi dan degradasi hutan. Namun, sebagai lembaga pemegang kewenangan utama dalam pengelolaan kawasan hutan, mereka tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memantau kinerja semua kegiatan di sektor kehutanan di wilayah kewenangannya. Mengingat hal ini diperlukan, IFMF mengusulkan untuk menguji coba model pemantauan inovatif dengan mendorong kolaborasi pemantauan antara organisasi PI dan KPH, menggunakan alat seperti GFW dan Forest Watcher. Peringatan deforestasi di portal GFW akan berfungsi sebagai indikator awal aktivitas ilegal, diikuti dengan pemantauan lapangan. Proyek ini diharapkan dapat berkontribusi pada iklim yang stabil dengan mencegah deforestasi dan praktik penebangan liar melalui peningkatan kapasitas pemantauan PI dan KPH secara sistematis. Dampak proyek ini akan berkontribusi pada pemeliharaan tutupan hutan seluas 112.853 hektar di dua wilayah KPH di Provinsi Maluku Utara hingga akhir 2025. Model ini juga mencakup serangkaian kegiatan, seperti pelatihan dan lokakarya tentang teknik pemantauan, pertemuan koordinasi, penyusunan modul sederhana, pemantauan lapangan, bantuan teknis, dan penulisan laporan untuk PI dan KPH guna meningkatkan kapasitas PI dan KPH dalam menindaklanjuti temuan dengan otoritas penegak hukum. IFMF juga memberikan pembinaan kapasitas bagi tim pemantauan untuk memanfaatkan analisis spasial dan fitur GFW dalam mengidentifikasi risiko deforestasi ilegal di wilayah mereka. Kami mengusulkan untuk memperluas upaya “saling menguntungkan” ini di Kepulauan Maluku Utara, mengingat luasnya tutupan hutan yang tersisa di wilayah tersebut, ketersediaan dan kesediaan mitra lokal di wilayah tersebut, serta komitmen pemerintah kabupaten dan provinsi untuk melindungi hutan alam yang tersisa. Sebagai investasi sosial, IFMF sedang mengembangkan skema pemantauan terkait implementasi SVLK di dua kawasan FMU di Provinsi Maluku Utara, dengan dukungan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pelatihan mengenai alat GFW untuk organisasi masyarakat sipil lokal bekerja sama dengan WRI Indonesia di wilayah Papua. Sebelumnya, IFMF telah berkolaborasi dengan kelompok pemuda asli di Halmahera, Maluku Utara untuk melakukan penyelidikan bersama terkait aktivitas penebangan liar yang dilakukan oleh perusahaan kayu.