Dokumentasi & Publikasi

Siaran Pers
Publikasi / Siaran Pers

Peluncuran Indipendent Forest Monitoring Fund

Bogor, 04 Oktober 2017. Bertempat di Grand Garden Cafe Kebun Raya Bogor, Yayasan Pemantau Independen Kehutanan atau yang dikenal dengan Independent Forest Monitoring Fund (IFM-Fund) secara resmi diluncurkan ke publik. Acara yang diselengarakan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 ini, merupakan upaya memperkenalkan peran dan fungsi IFM-Fund kepada stakeholder kehutanan secara luas dalam mendukung kegiatan pemantau kehutanan independen sebagai bagian dari pembenahan tata kelola hutan di Indonesia. Peluncuran ini mendapatkan sambutan baik dari berbagai pihak yang hadir, baik dari perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, maupun dari lembaga sertifikasi.

Keberlanjutan kegiatan pemantauan menjadi salah satu elemen penting untuk menjaga kredibilitas SVLK di Indonesia. Sejak pertama kali diterapkan, pemantau independen telah terlibat aktif untuk mengawal implementasi sistem ini. Para pemantau independen menyadari besarnya tuntutan publik agar kredibilitas dari sistem SVLK bisa terus terjaga. Namun dengan keterbatasan pendanaan yang ada, pemantau independen sering menghadapi tantangan berat untuk menjalankan peranannya. Dengan dasar itulah, maka dirasa perlu menginisiasi sebuah mekanisme penggalangan dana yang efektif dan terfokus untuk menjamin keberlanjutan pemantauan, melalui pembentukan IFM-Fund.

Acara peluncuran ini dibuka secara resmi oleh Bapak Dr. Ir. IB Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bapak IB Putera Parthama menjelaskan, “SVLK merupakan salah satu hal yang membanggakan dari sektor kehutanan Indonesia. Sistem yang dibangun melalui proses mutipihak ini, dan mampu mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga sistem ini mendapat pengakuan secara internasional. "Untuk itu mari kita bersama-sama menjaga kredibilitasnya, walaupun tidak bisa dipungkiri sistem ini harus terus diperkuat", katanya.

Beliau juga berharap dengan adanya IFM Fund, maka pemantau independen semakin solid, kuat dan kritis dalam menjalankan perannya dalam mengawasi implementasi SVLK. “Terkait keberlanjutan pendanaan, memang peluang yang paling mungkin dapat dialokasikan dari biaya setiap dokumen legalitas kayu (V-Legal) yang diterbitkan. “Hanya saja kita perlu mendiskusikan lebih matang dan berkonsultasi dengan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam SVLK”, tambah Putera Parthama.

Dinamisator Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Muhamad Kosar mendukung keberadaan IFM-Fund, “Semoga kerja-kerja pemantauan dapat terbantu dalam aspek pendanaan dengan adanya lembaga ini”. Sering terjadi para pemantau independen kesulitan untuk melakukan pengecekan dan verifikasi lapangan atas terjadinya suatu pelanggaran, karena keterbatasan dana. Kosar juga mengatakan, “IFM Fund perlu membuat mekanisme pendanaan yang sederhana dan gampang diakses oleh pemantau independen, sehingga mampu merespon kebutuhan dengan cepat”.

Sementara Paul Eastwood, Senior Forestry Advisor Department for International Development (DFID) Kerajaan Inggris sangat mengapresiasi kelahiran IFM-Fund. "Kerjasama antara lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah sangat jarang terjadi, dan ini saya bisa temukan di Indonesia". Lebih lanjut Paul berharap akuntabilitas dan transparansi SVLK bisa terus dijaga agar kepercayaan internasional bisa terus diraih.

Pada bagian akhir kegiatan Christian Purba, Direktur IFM-Fund mengatakan,” IFM Fund dibentuk untuk memberi dukungan pendanaan bagi kegiatan pemantauan independen, meningkatkan kualitas pemantauan independen, serta turut berkontribusi dalam pemebenahan tata kelola hutan Indonesia." Tantangan terbesar IFM-Fund adalah bagaimana lembaga ini benar-benar bisa menjadi sistem pendukung bagi pemantau independen. “Kami sebagai bagian dari pemantau independen sangat mengharapkan usulan pengalokasian dana dari biaya dokumen V-Legal betul-betul bisa direalisasikan”. Tentunya dengan adanya kebijakan baru yang akan diterbitkan pemerintah untuk mengatur mekanismenya”, tutup Christian.

 

Catatan Editor:

  • Landasan hukum untuk mewujudkan jaminan pendanaan bagi pemantau independen diatur di dalam Permen LHK No. 30 Tahun 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak, khususnya pada pasal 27 tentang sumber pendanaan bagi pemantauan independen, yang dapat diperoleh dari APBN, APBD, atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
  • Pada tanggal 27 April 2017 di Bogor, berdirilah Yayasan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia (Y-PIKI) disahkan melalui Akte Notaris No. 03/2017 oleh Notaris Publik Ellyza, SH, MKn. Yang selanjutnya disebut Independent Forest Monitoring (IFM) Fund.
  • IFM-Fund diharapkan mampu berperan aktif dalam: (a) memfasilitasi dukungan pendanaan bagi kegiatan Pemantauan Independen Kehutanan khususnya terhadap pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK); (b) memfasilitas kegiatan yang mendukung kualitas Pemantauan Independen Kehutanan; dan (c) meningkatkan kualitas Tata Kelola Kehutanan melalui kegiatan Pemantauan Independen Kehutanan.

 

Kontak Untuk Wawancara

Christian Bob Purba
Email: christian.purba@forestfund.or.id
Telp: +62 856-9555-5740

Kontak Dokumentasi dan Publikasi

Dwi Lesmana
Email: dlesmana@forestfund.or.id
Telp: +62 857-7037-2014

 

Unduh Dokumen:
Siaran Pers Launching IFM Fund 3 Oktober 2017