Dokumentasi & Publikasi

Siaran Pers & Kertas Posisi
Publikasi / Kertas Posisi

2 Tahun Pelaksanaan Lisensi FLEGT

Kredibilitas dan Akuntabilitas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Harus Ditingkatkan

Penerapan SVLK menghasilkan kemajuan yang signifikan ketika lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) diterapkan pada produk-produk kayu dari Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa sejak dua tahun yang lalu. Keputusan pemberlakuan Lisensi FLEGT tersebut disepakati bersama pada forum Joint Implementation Committee (JIC) Perjanjian Kerjasama Sukarela (VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa di bidang FLEGT yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2016. Hal ini merupakan wujud nyata pengakuan dan dukungan Uni Eropa secara berkelanjutan untuk pembenahan tata kelola kehutanan, serta merupakan prestasi bagi Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mendapatkan Lisensi FLEGT.

Pelaksanaan lisensi FLEGT mendongkrak nilai ekspor produk kayu Indonesia di pasar Uni Eropa. Berdasarkan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai ekspor produk kayu ke Uni Eropa pada periode Januari hingga 15 November 2017 meningkat, hampir mencapai angka US$1 miliar dibanding dengan nilai ekspor pada periode tahun sebelumnya yang hanya US$852 juta. Dan setelah dua tahun pemberlakuan Lisensi FLEGT, pada 15 November 2018, nilai ekspor dengan tujuan yang sama telah mencatatkan lebih dari US$1.006 miliar dengan lebih dari 35 ribu dokumen Lisensi FLEGT yang diterbitkan.

Komitmen seluruh pihak baik Indonesia maupun Uni Eropa dalam meningkatkan nilai perdagangan kayu legal serta mengatasi peredaran kayu ilegal patut diapresiasi. Peningkatan nilai ekspor merupakan wujud dari penerimaan pasar terhadap produk bersertifikat legal. Meskipun demikian, peningkatan nilai perdagangan tersebut tidak lantas menjadi akhir dari upaya-upaya perbaikan SVLK. Penguatan kredibilitas dan akuntabilitas sistem itu sendiri harus selalu dilakukan. Hal ini tentu saja dapat diukur dengan jelas melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang optimal, peningkatan partisipasi publik melalui keberlanjutan pemantauan yang intensif, serta selaras dengan perkembangan produk hukum dan aturan lainnya yang berkaitan dengan tindak kriminal perusakan hutan, korupsi, konflik sosial, konflik tata batas, kebakaran, pelanggaran perizinan dan masalah maladministrasi lainnya.

Berdasarkan hasil pemantauan independen pada pemegang izin yang memiliki Sertifkat Legalitas Kayu (S-LK) menemukan sebagian besar konsesi memiliki masalah ketidakjelasan dalam tata batas, termasuk ketidakjelasan mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. Persoalan tersebut mengakibatkan konflik dan permasalahan sosial di tingkat masyarakat lokal/adat. Dengan demikian perlu penguatan pada standar penilaian agar menempatkan aspek konflik dan proses perolehan izin dijadikan sebagai indikator utama kelulusan penilaian. Pemantau Independen juga masih menemukan pemegang izin yang sertifkatnya dibekukan atau dicabut dan kayu yang tidak bersertifkat SVLK masih dapat masuk ke dalam Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) atau sistem ketelusuran bahan baku. Hal ini memungkinkan terjadinya pencampuran bahan baku yang berasal dari sumber yang asal-usulnya tidak jelas. Selain itu data dan informasi tentang penata usahaan kayu termasuk peredarannya yang terdapat di dalam SIPUHH belum bisa diakses secara detil oleh Pemantau Independen dan publik secara luas.

Masalah krusial lain yang menjadi perhatian serius Pemantau Independen adalah tentang penerapan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang awalnya untuk memberikan kemudahan jaminan legalitas kayu hasil budidaya dari hutan hak yang dikelola masyarakat, baik kayu bulat maupun yang telah diolah oleh industri. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap penerbitan dan penggunaan DKP masih sangat minim. Tidak ada informasi yang memadai terkait hasil inspeksi acak dan inspeksi khusus pengawasan DKP yang seharusnya dilakukan pemerintah.

Selain itu pengawasan terhadap Tempat Penampungan Terdaftar – Kayu Bulat (TPT-KB) dan Tempat Penampungan Terdaftar – Kayu Olahan (TPT-KO) harus diperkuat, karena tempat penampungan kayu ini terindikasi disalahgunakan untuk pencucian kayu yang berasal dari sumber yang legalitasnya dipertanyakan. Pemerintah sebagai pengampu sistem memiliki peran krusial dalam menjaga dan memastikan integritas sistem. Pengawasan secara reguler dan penegakan hukum menjadi tugas vital yang harus berjalan efektif. Pemerintah perlu mengintegrasikan setiap sistem yang dimiliki oleh setiap unit kerja agar dapat saling mendukung untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum yang cepat dan tepat waktu. Selain itu, Pemerintah juga perlu meningkatkan standar penilaian secara kontinu dengan mereview kembali indikator yang berdampak langsung bagi keberlanjutan lingkungan dan melakukan upaya pencegahan dan resolusi konflik yang memicu terjadinya pelanggaran HAM bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Disamping itu, Uni Eropa sebagai negara penerima juga harus melakukan pengawasan yang sama dalam memastikan perdagangan produk kayu legal. Transparansi perdagangan produk kayu antara Indonesia dan Uni Eropa, penguatan penerapan EUTR (European Union Timber Regulation) di seluruh negara anggota Uni Eropa, khususnya terkait dengan standarisasi kapasitas Competent Autority (CA) dalam menangani kasus tertentu, serta melakukan pencegahan terjadinya pencucian kayu bila terjadi upaya manipulasi dalam implementasi Lisensi FLEGT, maupun pencucian kayu lewat negara ketiga tertentu sebelum berujung masuk ke konsumen di pasar Uni Eropa.

Berdasarkan situasi tersebut, kelompok masyarakat sipil Indonesia merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia, Uni Eropa, Lembaga Sertifikasi dan pelaku usaha di sektor kehutanan dan perdagangannya untuk:

  1. Meningkatkan transparansi
    1. Ditetapkannya PermenLHK No.18 Tahun 2018 tentang pelayanan informasi publik merupakan capaian yang baik dan konkrit dalam mendukung implementasi transparansi dalam pelaksanaan SVLK sebagaimana diatur dalam Annex 9 VPA, dengan demikian Pemerintah harus memastikan pelaksanaan pelayanan informasi tersebut dengan proses yang cepat, tepat dan efektif. Data dan informasi peredaran kayu yang terdapat di dalam sistem informasi online, terutama Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) harus bisa diakses oleh Pemantau Independen;
    2. Keterbukaan informasi juga harus diimplementasikan oleh kementerian atau lembaga lain, di luar KLHK, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea Cukai dan Pemerintah Daerah;
    3. Pemerintah dan lembaga sertifikasi harus meningkatkan transparansi dalam proses pelaksanaan SVLK, termasuk penanganan laporan ketidaksesuaian dan penindakannya agar dapat diakses publik, serta diketahui perkembangan penanganannya.
  2. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum
    1. Pemerintah harus melakukan penegakan hukum dengan menyertakan sanksi yang tegas dan berefek jera agar pelanggaran yang sama dapat dicegah dan tidak terulang. Sanksi pencabutan sertifikat harus ditindaklanjuti dengan pecabutan izin operasi, hal ini dimaksudkan agar tidak adanya peredaran kayu yang dihasilkan oleh pemilik izin yang bermasalah secara hukum;
    2. Berbagai kementerian dan lembagalembaga pemerintah termasuk pemerintah daerah harus bersinergi dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, baik dalam penerbitan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya. Penggunaan pendekatan multi-door dalam penanganan temuan-temuan pelanggaran terutama pada tindak pidana di bidang kehutanan harus didorong.
    3. Pemerintah harus menindaklanjuti pemegang izin yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan penilikan, termasuk pemegang izin yang sudah dicabut sertifikatnya;
    4. Pemerintah bersama lembaga sertifikasi harus melakukan recheck rantai pasok pemegang izin untuk memastikan tidak adanya peredaran kayu dari sumber yang tidak bersertifikat, serta peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan kayu CITES;
  3. Review perizinan
    1. Pemerintah harus mengkaji ulang aturan pelaksanaan penggunaan DKP bagi IKM dan hutan rakyat, serta izin TPT-KB dan TPT-KO;
    2. Pemerintah harus mengkaji dan memperbaiki kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pembenahan tata kelola, sehingga persoalan terkait dengan konflik, kebakaran hutan dan gambut, serta korupsi perizinan dapat segera diselesaikan.
  4. Peningkatan dan penguataan SVLK sebagi sebuah sistem
    1. Penilaian sertifikasi, terutama PHPL harus menunjukkan tren perubahan kinerja yang membaik;
    2. Memastikan aspek legalitas dan kelestarian dalam penilaian PHPL sebagai indikator utama kelulusan penilaian;
    3. Penilaian PHPL harus menempatkan aspek konflik, korupsi perizinan, dan kebakaran hutan dan gambut dalam prioritas perolehan sertifikat;
    4. Kebijakan dan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kayu dan produk kayu SVLK harus diperkuat dan diimplementasikan secara penuh, agar insentif penerapan SVLK untuk pasar domestik bisa dirasakan oleh pelaku usaha;
    5. Peraturan SVLK harus memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan inline/sinergi dengan kebijakan dan peraturan terkait tata kelola hutan dan wilayah kelola masyarakat, termasuk penguatan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat.
  5. Uni Eropa sebagai importir kayu dari Indonesia harus memastikan penanganan kasus yang berkaitan dengan EUTR berjalan efektif, melalui standarisasi kapasitas Competent Autority di masing-masing negara.

Kelompok masyarakat sipil Indonesia merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia, Uni Eropa, Lembaga Sertifkasi dan pelaku usaha di sektor kehutanan dan perdagangannya untuk, meningkatkan transparansi, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, review perizinan, peningkatan dan penguataan SVLK sebagi sebuah sistem, serta Uni Eropa sebagai importir kayu dari Indonesia harus memastikan penanganan kasus yang berkaitan dengan EUTR berjalan efektif, melalui standarisasi kapasitas Competent Autority di masing-masing negara.

Unduh Dokumen:
- Kertas Posisi 2 Tahun FLEGT (ID)
- Position Paper: 2 Years of FLEGT License (EN)