SVLK dan DKP Industri Kayu Kecil Menengah Sukabumi

Forestfund, Juni 2021. Sejumlah industri pengolahan kayu skala kecil dan menengah (IKM) pada sejumlah kecamatan di Kabupaten Sukabumi minim pengetahuan mengenai aturan industri kehutanan khususnya terkait dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Dalam kajian yang dilakukan oleh Perkumpulan Absolute Halimun di beberapa kecamatan di wilayah Sukabumi yang memiliki luasan hutan rakyat 149.500,77 Ha ditemukan bahwa sebagian besar yang tidak mengetahui mengenai aturan tata usaha kayu disebabkan oleh kurangnya informasi yang didapat oleh para pelaku industri.

Lebih lanjut dalam kajian yang dilakukan selama rentang waktu Februari hingga Maret 2021 tersebut ditemukan bahwa beberapa usaha yang memiliki IUIPHHK di Kabupaten dan Kota Sukabumi hanya tiga perusahaan yang Sertifikasi Legalitas Kayu-nya masih aktif, sedangkan untuk pelaporan RPBBI tahun 2020 hanya dilaporakan oleh 2 perusahaan.

Menindaklanjuti hasil kajian tersebut Perkumpuan Abolute juga telah mengirimkan surat keluhan dan konfirmasi kepada beberapa perusahaan di wilayah yang menjadi bagian dari Propinsi Jawa Barat tersebut.