SVLK Belum Maksimal, Kemenperin Siap Rombak Aturan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mempertimbangkan dua opsi kebijakan agar industri mebel nasional bisa memiliki daya saing di pasar internasional. Pasalnya, kebijakan yang diberlakukan saat ini kerap dikeluhkan oleh pelaku usaha.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini produk industri mebel harus memiliki sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Saat ini kerjasama ihwal sertifikasi furnitur baru dilakukan dengan Uni Eropa melalui kerangka kerja sama Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA).

Namun, di sisi lain, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2016 mewajibkan dokumen V-Legal untuk ekspor produk kayu yang diekspor ke seluruh negara. Untuk itu, opsi kebijakan pertama yang akan ditempuh adalah negosiasi dengan seluruh negara tujuan ekspor furnitur agar bisa menerima sertifikasi SVLK. Adapun menurutnya, kebijakan lain yang tengah dipertimbangkan adalah mengecualikan SVLK bagi produk furnitur dan kerajinan kayu. SVLK diminta untuk disederhanakan dan bisa dikomunikasikan kepada seluruh konsumen.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170329100511-92-203317/svlk-belum-maksimal-kemenperin-siap-rombak-aturan/
(29 Maret 2017)