Pemerintah Ingin 'Kawinkan' SVLK dan FSC di Industri Kayu

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berencana menduetkan dua sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Forest Stewardship Council (FSC) dalam industri kayu demi mencegah penebangan kayu secara ilegal.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Produk Hutan Lestari Kementerian LHK, yang juga merupakan Pendiri dari Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund) Ida Bagus Putera Parthama , 2 sertifikasi itu sama bagusnya untuk menjaga hutan tetap lestari.. Meski memiliki tujuan yang sama untuk mencegah pengrusakan hutan, namun keduanya memiliki posisi yang berbeda. SVLK bersifat wajib atau mandatory bagi industri berbahan dasar kayu, sedangkan sertifikat FSC bersifat sukarela tergantung dengan permintaan pasar.

Sebaliknya, bagi industri mebel atau kerajinan kayu yang telah memiliki sertifikat SVLK, pemerintah akan memberikan kemudahan untuk mengurus sertifikat FSC. Jumlah perusahaan yang telah memiliki SVLK mencapai 2.400 pelaku industri berbahan kayu, 168 perusahaan hutan alam, serta 172 perusahaan hutan tanaman.

FSC memang menerapkan standar yang lebih ketat, dibanding SVLK. FSC paling banyak diminati oleh pembeli dari Eropa sebaiknya tidak dipandang semata-mata sebagai persyaratan untuk menembus pasar melainkan harus ditujukan untuk kelestarian alama dan keberlanjutan produksi kayu di masa mendatang.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170207071530-92-191744/pemerintah-ingin-kawinkan-svlk-dan-fsc-di-industri-kayu/
7 Februari 2017