Menutup Celah Untuk Menjamin Kredibilitas

Catatan Kritis Pemantau Independen ketika Menjalankan Perannya dalam Implementasi SVLK di Indonesia.

Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menjadi salah satu instrumen Pemerintah Indonesia dalam pembenahan tata kelola kehutanan melalui peningkatan pengawasan rantai niaga kayu dari hulu ke hilir. Sejak mulai diterapkan melalui peraturan menteri pada tahun 2009, SVLK awalnya menjadikan legalitas dan kepastian hukum sebagai syarat utama terimplementasinya sistem ini. Kini SVLK harus melangkah maju, dari sekedar menjamin legalitas menuju jaminan secara penuh terhadap keberlanjutan pengelolaan hutan lestari, sebagai capaian penyelamatan hutan alam dari dampak pemanfaatan hasil hutan.

Sebelum menuju pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan, SVLK harus memperkuat aspek ketelusuran sebagai pendekatan utama menuju kepastian sumber bahan baku yang legal dan legitimate. Dimana seluruh kayu dan produk kayu yang dipanen dan dipasarkan sudah mendapat Selanjutnya, akuntabilitas sistem yang melekat pada kepastian legalitas dan dapat dilacak asal usulnya seluruh kelembagaan SVLK, terutama pemerintah melalui sebuah sistem yang menampilkan data selaku regulator berkewajiban untuk menyampaikan dan informasi peredaran kayu dari hulu sampai hilir. Sistem informasi ini dapat dibangun melalui penguatan, pengembangan dan pengintegrasian sistem yang telah ada saat ini, sehingga publik secara luas dapat memperoleh informasi dengan dasar analisis yang sama.

Akses publik terhadap sistem sebagai wujud pelaksanaan transparansi data dan informasi harus terus menerus ditingkatkan dan dilaksanakan di seluruh level (nasional dan daerah), hal ini akan mampu meminimalisir celah pelanggaran dalam proses pemindah-tanganan kayu dan produk kayu. Selain itu, penguatan partisipasi dan pelibatan para pihak dalam pelaksanaan SVLK dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam menjaga kredibilitas sistem. Partisipasi para pihak harus bersifat inklusif terutama bagi masyarakat sipil, sehingga membuka ruang interaksi secara kolektif dalam pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan.

Perkembangan, capaian dan langkah ke depan kepada seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah harus memberikan akses yang berimbang kepada para pihak, termasuk bagi Pemantau Independen yang secara aktif menyampaikan permohonan penjelasan dan menuntut tindakan perbaikan, terutama ketika terdapat kasus pelanggaran atau ketidaksesuaian.

Pemantau Independen sebagai salah satu elemen ‘penjamin’ kredibilitas SVLK memiliki perhatian khusus terhadap upaya perbaikan tata kelola hutan. Selama ini, permohonan dan hasil pemantauan dirasa belum secara maksimal tertangani baik dari sisi akses, penanganan ketidaksesuaian, bahkan penegakan hukum. Hasil-hasil pemantauan sepatutnya dapat dijadikan bahan evaluasi perbaikan dalam rangka memperkuat transparansi, kredibiltas, dan akuntabilitas sistem. Dimana upaya penguatan tersebut memiliki korelasi terhadap motivasi dan kapabilitas Pemantau Independen untuk menjadi bagian nyata dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemantauan.

Unduh selengkapnya