Menggagas Perluasan Skema Monitoring Legalitas Kayu

Sebuah Langkah Untuk Tata Kelola Hutan yang Lebih Baik.

Forestfund - Jum'at 4 Desember 2020, Berlokasi di Kota Bogor para pemantau independen kehutanan bertemu untuk mendiskusikan berbagai hal mengenai perkembangan pemantauan kayu yang berlangsung selama ini. Atas dukungan MFP-4, pertemuan yang diinsiasi oleh Independent Forest Monitoring Fund ini merupakan upaya dalam menggagas sebuah terobosan dalam skema pemantauan legalitas kayu yang lebih luas.

Berdasarkan pengalaman para pemantau kehutanan sejak ditetapkan Menteri Kehutanan tahun 2009 melalui Peraturan Menteri Nomor P.38/Menhut-II/2009, salah satu persoalan yang dihadapi adalah benturan birokrasi dalam sistem pelaporan. Oleh karenanya penerapan monitoring pada implementasi sistem verifikasi legalitas kayu masih perlu penyempurnaan dan perbaikan. Dalam pertemuan tersebut para pemantau kehutanan berupaya membuat langkah maju dalam skema pemantauan keabsahan kayu melalui pendekatan kewilayahan yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran pemantau independen. Dengan skema ini diharapkan dapat menyempurnakan dan melengkapi proses verifikasi kayu yang telah berjalan selama ini.

Pertemuan ini dihadiri penggiat lingkungan dari berbagai lembaga seperti, Jaringan Pemantau independen Kehutanan (JPIK), Koem Telapak, APIKS, Forest Watch Indonesia (FWI) dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).