Jokowi Ingin Industri Mebel Maju, SVLK Kuncinya

Menurut data Sistem Informasi Legalitas Kayu Kementerian LHK, nilai ekspor furnitur dan kerajinan yang menggunakan dokumen V-Legal meningkat dari US$635,5 juta (2015) menjadi US$916,5 juta (2016). Sedangkan hingga Februari 2017, nilai ekspornya naik pesat sebesar US$252,3 juta.

Peningkatan daya saing yang begitu kentara di pasar Uni Eropa tak lepas dari penyetaraan dokumen V-Legal sebagai lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) terhitung 15 November 2015. Penyetaraan dokumen V-Legal sebagai lisensi FLEGT diperoleh setelah SVLK diimplementasikan secara penuh paska diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No 25 tahun 2016 tentang Ketentuan ekspor Produk Industri Kehutanan terhitung 15 April 2016.

Terkait masih tingginya industri kecil dan menengah yang sudah tersertifikasi, pemerintah akan melakukan fasilitasi serta memberi pendampingan agar mereka mendapatkan sertifikat SVLK. Kementerian KLHK telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 juta untuk membantu IKM memperoleh SVLK, begitu juga kementerian lain yang terkait seperti Kementerian Perindustrian juga menyediakan dana untuk itu. Bahkan, Program Director Multistakeholder Forestry Program (MFP) Smita Notosusanto menyatakan, pihaknya juga mengalokasikan dana sekitar Rp1 miliar untuk membantu IKM mendapatkan SVLK. Menurut dia, dalam hal sertifikasi produk kayu sebenarnya Indonesia lebih maju dibandingkan negara lain karena Indonesia yang mengusulkannya.

Sumber: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2365487/jokowi-ingin-industri-ri-mebel-maju-svlk-kuncinya
13 Maret 2017