Hadapi Banyak Kendala, Tim Pemantau Independen Kehutanan Harus Diperkuat

Indonesia telah memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk mengawal perbaikan tata kelola hutan lestari, menghilangkan pembalakan liar dan perdagangannya. Sistem yang sudah disusun secara multi pihak tersebut juga menempatkan masyarakat sipil sebagai pemantau independen untuk turut menjamin kredibilitas SVLK. Sayangnya, masih banyak kendala di lapangan yang harus dihadapi oleh pemantau independen tersebut. Padahal keberadaan pemantau independen telah diakui secara legal melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 30 Tahun 2016.

Ian Hilman dari Eyes on the Forest, yang juga merupakan salah satu pendiri dari Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund) mengatakan, meskipun peran pemantau independen sudah banyak membantu pemerintah, namun hingga saat ini masih saja belum dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah.

Terkait revisi Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) tentang Pemantau Independen yang masih saja belum disahkan, Dirjen PHPL yang juga merupakan salah satu pendiri dari Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund), Ida Bagus Putera Prathama mengatakan kalau draf revisi tersebut telah rampung dan siap ditandatangani. Ada beberapa poin yang akan direvisi dalam Perdirjen PHPL tersebut, seperti urusan tentang akses informasi dan keamanan para pemantau independen dalam melakukan kerja-kerja pemantauannya. Selain itu, akan diperkuat pula pengawasan terhadap implementasi SVLK dengan memanfaatkan keberadaan pemantau independen tersebut.

Sumber: http://www.greeners.co/berita/hadapi-banyak-kendala-tim-pemantau-independen-kehutanan-harus-diperkuat/
30 Agustus 2016