Capaian Pelaksanaan Dukungan Keberlanjutan Pemantauan

Pada tanggal 6 Desember 2017, IFM Fund diundang pada acara Seminar Nasional: Melihat Lebih Dalam Satu Tahun Pemberlakuan Lisensi FLEGT yang dilaksanakan oleh JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan). Dalam acara ini, Christian Purba Direktur IFM Fund menjadi salah satu pembicara pada Sesi I: Perkembangan satu tahun pemberlakuan Lisensi FLEGT bersama dengan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPHH Kemen LHK), Dr. Ir. Rufi'ie dan Daniele De Bernardi, Manajer Program EU yang mewakili H.E. Vincent Guerend (Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam).

Dalam sesi yang telah ditetapkan, Direktur IFM Fund menyampaikan presentasi yang berisikan rencana dan perkembangan IFM Fund. Beberapa hal yang dikemukakan dalam presentasi ini adalah 1. Peraturan yang mendasari dibentuknya IFM Fund seperti Permen LHK No. 30 Tahun 2016 (pasal 27 tentang sumber pendanaan bagi pemantauan independen, yang dapat diperoleh dari APBN, APBD, atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat) dan target dari action plan FLEGT-VPA; 2. Pembentukan lembaga IFM Fund yang kemudian dilengkapi dengan struktur organisasi dan sistem pengelolaan dana; 3. Rancangan tahapan perkembangan organisasi dan sumber pendanaan; dan 4. Aktivitas dan kegiatan untuk mendapat dukungan dana, promosi lembaga, serta uji-coba sistem untuk grantee dari dana yang ada.

Hal lain yang dikemukakan Christian Purba bahwa proses-proses dalam SVLK membutuhkan pemantauan dari pihak ketiga yang tujuannya adalah menjamin kredibilitas dari SVLK yang memiliki konsekuensi pentingnya pemantauan dapat terus terjadi. Konsekuensi dari terbentuknya Jaringan Pemantau Independen Kehutanan ini adalah keselamatan, jaminan hukum dan ketepatan waktu dari setiap kejadian yang perlu tindak lanjut secara segera oleh para pemantau. Oleh karenanya penting bahwa IFM Fund dapat segera terbentuk dan melaksanakan fungsi dan mandat yang diemban, dimana saat ini IFM Fund telah mendukung aktifitas dari 6 lembaga pemantau (https://www.forestfund.or.id/mitra).

Selanjutnya, Christian Purba menyampaikan bahwa salah satu inisiatif yang akan dikembangkan pada tahun mendatang adalah diskusi yang intensif dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga sertifikasi, agar ada mekanisme IFM Fund mendapat hak dari proses pembiayaan sertifikasi.

Dari proses diskusi yang berlangsung, peserta umumnya memberikan apresiasi atas selesainya tahap persiapan dan berharap IFM Fund tidak terjebak untuk langsung berhubungan dengan pelaku sertifikasi. Christian Purba pun mengharapkan agar pemerintah berperan untuk membentuk peraturan yang menjembatani agar ada fee yang didapat dari pembiayaan sertifikasi yang dapat diperoleh oleh IFM Fund, karena jika terjadi otomatis menghilangkan ke-independen-an IFM Fund.