Tentang Kami

YAYASAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN INDONESIA (Y-PIKI)

Untuk memastikan adanya keberlanjutan bagi kegiatan pemantauan kehutanan maka keberadaan sebuah lembaga pengelola dana pemantauan menjadi sebuah kebutuhan. Jaminan ini telah diatur di dalam Permen LHK No. 30 Tahun 2016, khususnya pada pasal 27 tentang sumber pendanaan bagi pemantauan independen dapat diperoleh dari APBN, APBD, atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pada periode ini telah terbentuk dan berdiri lembaga yang bernama YAYASAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN INDONESIA (Y-PIKI). Didirikian pada tanggal 27 April 2017 di Bogor dan disahkan oleh Notaris Publik Ellyza, SH, MKn, melalui Akte Notaris No. 03/2017, Y-PIKI telah teregistrasi melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0007611.AH.01.04. tahun 2007 tentang Pengesahaan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia.

Sejarah dan Latar Belakang

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu dapat diverifikasi dalam rangka menjamin sumber yang legal dan lestari. SVLK menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa karena dapat digunakan sebagai Sistem Jaminan Legalitas Kayu (TLAS). Di bawah sistem ini, semua produk yang tercakup dalam perjanjian tersebut harus memiliki lisensi legal agar dapat memasuki pasar Uni Eropa.

Pemerintah Indonesia memberlakukan SVLK pada tahun 2009 dengan dikeluarkannya Permenhut No P.38/Menhut-II/2009, dan mulai menerapkannya pada bulan September 2010. Peraturan mengenai SVLK telah mengalami 5 kali penyempurnaan dengan dikeluarkannya P.68/Menhut-II/2011 jo P.45/Menhut-II/2012 jo P.42/Menhut-II/2013 jo P.43/Menhut-II/2014 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 jo P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

Keberlanjutan kegiatan pemantauan oleh para pemantau independen menjadi penting untuk menjaga kredibilitas SVLK di Indonesia. Sejak pertama kali kebijakan ini diterapkan, para pemantau independen telah terlibat aktif sebagai wujud kontribusi masyarakat sipil untuk ikut membenahi tata kelola hutan di Indonesia. Meluasnya kegiatan pemantauan perlu dikonsolidasikan segera untuk memperkuat sistem pemantauan independen dengan cara mensinergikan berbagai inisiatif jaringan pemantau independen yang ada di Indonesia.

Para pemantau independen juga menyadari besarnya tuntutan publik agar kredibilitas sistem SVLK di Indonesia tetap terjaga. Hal ini tentu memerlukan kecakapan para pemantau independen dalam melakukan pemantauan secara efektif, sehingga akan memberikan masukan yang konstruktif terhadap implementasi sistem SVLK. Untuk menjawab tantangan ini, maka perlu meningkatkan frekuensi pemantauan kehutanan yang dibarengi dengan proses peningkatan kapasitas para pemantau independen. Mengingat jumlah unit pemegang izin (unit manajemen) yang perlu dipantau dengan cakup wilayah pemantauan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk memastikan adanya keberlanjutan bagi kegiatan pemantauan kehutanan maka keberadaan sebuah lembaga pengelola dana pemantauan menjadi sebuah kebutuhan. Jaminan ini telah diatur di dalam Permen LHK No. 30 Tahun 2016, khususnya pada pasal 27 tentang sumber pendanaan bagi pemantauan independen dapat diperoleh dari APBN, APBD, atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Kemudian, para pemantau independen mendiskusikan rencana ini melalui beberapa serial pertemuan, baik yang dihadiri oleh pihak eksternal (lembaga donor, peneliti dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), maupun hanya lingkup para pemantau independen. Pada tanggal 23 Agustus 2016, melalui sebuah pertemuan yang melibatkan JPIK, FWI, EoF, ICEL, YCHI, MFP, GEF-SGP, EIA, EFI, kemudian disepakati pembentukan sebuah lembaga yang mengelola dana untuk kegiatan pemantauan kehutanan.

Kebutuhan untuk membentuk dan mendirikan lembaga pengelola dana pemantauan merupakan salah satu yang harus terpenuhi di dalam kesepakatan action plan FLEGT-VPA yang terkait hak pemantau independen. Hal ini kemudian ditegaskan kembali di dalam rapat Joint Expert Meeting (JEM) pada tanggal 02 Maret 2017 yang menyatakan bahwa pentingnya pembentukan sebuah lembaga yang bisa mendukung kerja-kerja pemantauan independen melalui sebuah mekanisme pendanaan berkelanjutan (Kesepakatan 1.5).

Secara umum, seluruh kegiatan yang diusulkan bertujuan untuk menjaga SVLK sebagai sebuah sistem yang kredibel dan akuntabel melalui kegiatan pemantauan secara regular dan berkala. Untuk memastikan tujuan tersebut, maka dibutuhkan ketersediaan pendanaan yang cukup bagi kegiatan pemantauan yang dikelola melalui sebuah lembaga dana perwalian (trust fund). Dukungan pendanaan tersebut akan diarahkan untuk mendukung [1] pembentukan dan pengoperasian lembaga dana perwalian yang berfungsi untuk menyokong aktifitas pemantauan SVLK dan perbaikan tata kelola oleh pemantau independen; [2] Penggalangan sumber daya untuk pemantau independen [3] Uji coba sistem pendistribusian dana hibah [4] Penyusunan program dan rencana strategis pemantau independen sebagai aktor penting dalam implementasi SVLK di Indonesia.

Target utama dari kegiatan ini adalah organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok masyarakat lokal/adat yang aktif melakukan pemantauan terkait implementasi SVLK. Selain itu pemerintah, lembaga donor dan pihak-pihak lain yang berpotensi memberikan dukungan pendanaan untuk pemantau independen