English
Call Proposals Available

Pantau hutan, dukung bersama, selamatkan sumberdaya alam kita.

Independent Forest Monitoring Fund mengundang individu pemantau hutan, kelompok masyarakat adat dan lokal, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga studi/penelitian untuk terlibat dalam penguatan sistem VLK dan perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Dana hibah yang dapat IFM Fund salurkan untuk mendukung kegiatan pelatihan dan pemantauan.

Selanjutnya

MISI KAMI

Memperkuat dan mengoperasionalkan lembaga pengelola dana (trust fund) bagi pemantau independen sehingga pemantau independen dapat berperan aktif dalam penguatan sistem VLK dan perbaikan tata kelola hutan di Indonesia.

Apa Tujuan Kami

Dukungan

Memfasilitasi dukungan pendanaan bagi kegiatan pemantauan independen kehutanan khususnya terhadap pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Keterlibatan

Memfasilitasi kegiatan yang mendukung kualitas pemantauan independen kehutanan.

System

Meningkatkan kualitas tata kelola kehutanan melalui kegiatan pemantauan independen kehutanan.

Berita Terkini

Tujuh 7 TAHUN memantau Indutri Kayu

Tujuh tahun memantau industri pengolahan kayu

Hasil Pemantauan Sistem Verifkasi Legalitas Kayu (SVLK) di Provinsi Jawa Timur Periode 2011-2017.

Tujuh 7 TAHUN memantau Indutri Kayu

Sistem Verifkasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu dapat diverifkasi dalam rangka menjamin sumber yang legal dan lestari.

Read more

IFM telah bekerjasama dengan berbagai lembaga organisasi masyarakat sipil untuk berbagai kegiatan

  1. GRID

    Pemantauan Illegal Logging di Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan

    Tujuan dari Aktifitas Pemantauan Illegal Logging di Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan adalah menggali data dan fakta aktifitas penebangan dan pembalakan kayu di kawasan hutan negara

  2. PPLH Mangkubumi

    Pelatihan Pemantauan Perdagangan Kayu dan Akses Data Informasi

    Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemantau independen kehutanan yang berada di wilayah penghasil kayu (hulu) dan lokasi sekitar industri/transit kayu/pelabuhan (hilir) dalam memantau perdagangan kayu sehingga implementasi SVLK di Indonesia dapat berjalan secara efektif, kredibel dan akuntabel.

  3. Kelompok Pecinta Alam Boki Maruru

    Identifikasi Modus-Modus Illegal Logging di Maluku Utara

    Tujuan Kegiatan:

    • Meningkatkan peran serta masyarakat lokal/adat untuk turut serta melakukan pemantauan kondisi hutan alam dan mengidentifikasi modus-modus Illegal Logging di Halmahera Tengah
    • Mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang mengatasnamakan Kelompok Tani Tonidora.

  4. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Lampung

    Monitoring dan Investigasi Lapangan terhadap Kejahatan Illegal Logging di Kawasan Hutan Konservasi & Hutan Lindung serta Pemantauan Izin Usaha Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Register 42 dan 44 Provinsi Lampung

  5. Penabulu

    Pembuatan SOP Grant Making, SOP Keuangan dan SOP Akuntansi

    Dalam penyusunan Standart Operational Procedure (SOP) mengenai Grant Making, SOP Akuntansi dan SOP Keuangan. IFM Fund menunjuk Yayasan Penabulu sebagai konsultannya.

  6. Kaoem Telapak

    Workshop Penyusunan Rencana Strategis Pemantauan Independen Kehutanan di Indonesia

    IFM Fund bekerjasama dengan Kaoem Telapak mengadakan kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Strategis Pemantauan Independen Kehutanan di Indonesia pada tanggal 24 – 25 Agustus 2017 di Yogyakarta.

    Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan terbaru terkait dengan pelaksanaan SVLK dan pemantauan independen dan mendiskusikan rencana-rencana strategis untuk mendukung kegiatan pemantauan SVLK. Dari kegiatan ini diharapkan akan dihasilkan dokumen rancangan rencana strategis pemantauan independen dalam bidang kehutanan khususnya SVLK. Kegiatan ini di hadiri oleh LSM yang tergabung dalam Jaringan Pemantauan Kehutanan seperti, KLHK, EFI, dan JPIK.

  7. PPLH Mangkubumi
    1. Konsolidasi Pemantau Independen di Jawa Timur Dalam Rangka memperkuat Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK dan FLEGT
      • Share informasi perkembangan kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) husunya berkaitan dengan standard dan verifikasi legalitas kayu pada Industri dan pada hak pengelolaan (Perhutani) dan update mengenai FLEGT
      • Memberikan pemahaman tentang kelembagaan JPIK, peran, dan fungsi pemantau independen (hususnya bagi peserta calon anggota JPIK) dalam mendorong Good Forestry Governance dan pemberantasan Illegal Logging
      • Share pembelajaran pengalaman JPIK Jawa Timur dalam pemantauan SVLK.
      • Merumuskan rencana aksi pemantauan pada Indusri kehutanan dan Perhutani di wilayah Propinsi Jawa timur.
    2. Diseminasi Informasi Hasil Pemantauan Melalui Penulisan Hasil Pemantauan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Provinsi Jawa Timur

      Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan kebijakan dan partisipasi publik secara luas dalam memperkuat SVLK dan FLEGT-VPA di Jawa Timur

  8. Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARUPA)

    Pelatihan Pemantauan Berbasis Masyarakat Pada Pengelolaan Hutan Perum Perhutani

    1. Kegiatan akan menghasilkan sebuah bentuk pemantauan berbasis masyarakat atas kinerja pengelolaan hutan yang di lakukan oleh Perum Perhutani.
    2. Output yang dihasilkan yaitu meningkatnya kapasitas pemantau independen dalam melakukan pemantauan pengelolaan hutan negara yang di kelola oleh Perum Perhutani.
    3. Kader pemantau mampu secara substansi maupun teknis melaukan pemantauan, melaporkan, serta melaukan kampanye publik.

  9. JPIK Sulawesi Tengah

    Pertemuan Konsolidasi Pemantauan dan Up Date SVLK dan FLEGT

    Tujuan Kegiatan:

    • Menyatukan Berbagai informasi terkait perkembangan pemantauan di Masing-masing Kabupaten.
    • Memahami Perkembangan Kehutanan, SVLK dan FLEGT di Indonesia.
    • Terbangunnya Simpul Komunitas Pemantau Kehutanan (S-KPK) tingkat masyarakat.

  10. Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara

    Pemantauan Rantai Perdagangan Kayu dan Inventarisir Industri Primer Kapasitas di Bawah 6000 M3 serta Update Perkembangan Penerapan SVLK di Wilayah Banten

    Tujuan kegiatan:

    • Dapat memotret perkembangan penerapan SVLK di Banten dimana hasil gambaran tersebut harus bisa mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun resolusi – resolusi terkait penerapan SVLK di Banten.
    • Advokasi Kebijakan di tingkat lokal melalui FGD.
    • Terbangunnya kesadaran dan persamaan persepsi multipihak di tingkat lokal terkait penerapan sistem legalitas kayu.
Info Program & Update
resources mobilization illustration
Lowongan Konsultan Kajian Sertifikat V-Legal untuk Pemantau Independen

IFM Fund membuka lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang Tenaga Konsultan terkait Kajian Sertifikat V-Legal untuk Pemantau Independen selama 10 hari kerja dengan rentang waktu 19 - 31 Agustus 2019.

cover dua tahun pelaksanaan lisensi FLEGT
Dua Tahun Pelaksanaan Lisensi FLEGT

Penerapan SVLK menghasilkan kemajuan yang signifikan ketika lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) diterapkan pada produk-produk kayu dari Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa sejak dua tahun yang lalu.

konsolidasi nasional pemantauan independen
Workshop Konsolidasi Pemantau Independen

Penerapan SVLK menghasilkan kemajuan yang signifikan ketika lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) diterapkan pada produk-produk kayu dari Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa sejak dua tahun yang lalu.